Ada apa dengan para pengamat politik kita? Kenapa mereka sarat dengan muatan ideologi yang dipaksakan kepada seluruh rakyat Indonesia, yaitu ideologi universalitas? Kenapa mereka memaksakan suatu sistem politik atas nama demokrasi? Demokrasi kok maksa…

Simak cuplikan berita dari:

http://www.inilah.com/berita/2008/08/15/43961/jadi-caleg-kok-harus-bisa-ngaji/

Tidak baru sekali ini saja. PKS selalu diolok-olok sebagai partai eksklusif. Para pengamat menganggap hal itu tidak demokratis dan memaksa PKS untuk inklusif. Belum lagi ketika PKS secara intern menginginkan capres Balita (bawah lima puluh tahun). Seluruh pengamat menganggap hal itu sebagai sesuatu yang tidak demokratis. Sungguh lucu. PKS melakukan itu kan hanya intern partai saja. PKS inklusif juga urusan dalam partai. Kalau berbicara demokratis, justru perbedaan itu kan inti dari demokrasi. Kalau semua harus universal kenapa ada sistem kepartaian…? Demokrasi macam apa ini memaksakan kehendak…

Rasanya kok ada agenda besar dari pengamat-pengamat politik. Mereka sebagian besar lulusan luar negeri, yang kegiatan saat ini juga didonori luar negeri. Biarkan ketika Megawati yang secara internal partai dipilih secara tidak demokratis (dalam skala interna partai), biarlah partai Islam berasas Islam (memang apa yang salah dengan asas Islam?), biarlah calon independen menjadi calon presiden. Toh rakyay yang akan memutuskan, bukan pengamat politik yang picik yang sempit pemikiran ideologisnya. La kalau rakyat memilih presiden di bawah umur lima puluh tahun, lalu apakah itu tidak demokratis? La kalau ternyata rakyat memilih Megawati yang tidak bisa apa-apa lalu menjadi tidak demokratis? La kalau rakyat memilih Wiranto yang berdarah-darah lalu dianggap tidak demokratis? Tidak ada yang baku dalam politik… Pemaksaan sistem politik universalitas itu yang tidak demokratis. Jangan lagi Saiful Munjani menghujat PKS hanya karena mereka berasas Islam. Jangan pula Yudi Latif memaksakan syarat caleg intern partai islam dengan boleh tidak bisa mengaji (itu urusan intern partai…). Biarkanlah politik berjalan sesuai apa adanya, toh rakyat yang akan memilih… Kalau rakyat memilih partai yang mewajibkan calegnya harus bisa mengaji njuk ngopo? Njuk ora demokratis? Opo maksude? Ketakutan kalau ideologi sekulerisme gagal (padahal itu titipan para pendonor?) Hmm… Kalau penuh kekerasan, itu baru tidak demokratis…

Dasar… pengamat politik mbladusan… keminter…